Walaupun demikian hasil cukup mengembirakan bagi eksekutif. Pasalnya tujuh jalan eks Multiyears dan Terowongan Benteng Marlborough disetujui masuk APBD 2010 oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi.
Akan tetapi hal itu belum memuaskan sepenuh hati, pasalnya tiga item eks Multiyears yang diajukan Pemprov untuk dianggarkan kembali di APBD 2010.
Yaitu View Tower Rp 4,3 miliar, Mess Pemda Rp 14,4 miliar dan Asrama Haji Rp 3,5 miliar masih dipertahankan oleh Anggota Banggar untuk tidak dimasukan ke APBD 2010. Sebelum adanya legalitas formal hasil evaluasi dan audit dari BPK terhadap item proyek Multiyearrs tersebut.
“Pembahasan untuk Dinas PU khususnya eks Multiyears belum selesai. Akan dilanjutkan malam nanti sekitar jama delapan malam. Hasil pembahasan kita sementara, tujuh jalan eks Multiyears disetujui dianggarkan.
Karena penggerjaannya bukan dititik yang sama pada item proyek Multiyears tetapi menyambungkan pembangunan jalan yang baru. Satu lagi Terowongan Rp 1 miliar kita setujui dianggarkan, karena memang itu bukan masuk proyek Multiyears,” papar Anggota Banggar DPRD Provinsi Budi Darmawansyah SE MSi.
Tiga item eks Multiyears View Tower, Asrama Haji dan Mess Pemda, dikatakan Budi harus ada evaluasi bertahap mulai dari Inspektorat, BPKP dan BPK. Kalau belum ada evaluasi legas formal tersebut, dewan tak akan menyetuju dianggarkan.
Belum lolos tiga item tersebut, kita verifikasi dulu. Kalau pun setelah diketok palu, kemudian ada evaluasi formal maka akan dipertimbangkan. Jika pun disetujui dapat dimasukan dalam Silfa atau diklausalkan dalam APBD. Memang sayang jika terbengkalai, tapi dewan tak mau gegabah setuju sebelum ada evaluasi, tegas Ketua Komisi III DPRD Provinsi ini.
Tujuh jalan eks Multiyears yang dianggarkan adalah jalan Tapak Padri-U Turn Bina Marga Rp 3 miliar, jalan Muara Aman-Atas Tebing Rp 2,2 miliar, Jalan Klutum-Simpang Pino Rp 1,9 miliar, jalan Permu-Beringin Tiga Rp 10 miliar, jalan Ketahun (D6)-Giri Mulya Rp 1 miliar, jalan Tugu Hiu-Simpang Krayo Rp 1,6 miliar dan ruas jalan Durian Bubur-Pasar Talo Rp 2 miliar.
Selain itu, Basri menambahkan ada perubahan di item kegiatan di Biro Kesra Pemprov seperti dana pembinaaan keagamaan yang digunakan untuk membiayai umroh yang dijanjikan Gubernur, hanya dialokasikan Rp 2 miliar untuk 100 orang.
“Sedangkan soal anggaran tunjangan daerah bagi PNS Pemprov, kita tetap ngotot harus ada Perdanya terlebih dahulu. Supaya PNS Pemprov tidak dirugikan, karena pemberian tunjangan daerah harus selamanya. Siapa pun yang menjadi Gubernur Bengkulu tetap mengalokasikan tunjangan daerah,” terangnya.
Rapat Banggar kemarin dipimpin oleh Ketua Banggar Kurnia Utama dan Wakil Ketua Banggar Ahmad Zarkasi. Rapat berjalan alot, karena anggota Banggar tetap ingin APBD berpihak pada kepentingan masyarakat. Sampai berita ini ditulis, rapat Banggar masih berlangsung hingga malam. Pemprov diwakili Sekprov Drs H Hamsyir Lair, Asisten III Mardiansyah dan sebagainya.(641)
Akan tetapi hal itu belum memuaskan sepenuh hati, pasalnya tiga item eks Multiyears yang diajukan Pemprov untuk dianggarkan kembali di APBD 2010.
Yaitu View Tower Rp 4,3 miliar, Mess Pemda Rp 14,4 miliar dan Asrama Haji Rp 3,5 miliar masih dipertahankan oleh Anggota Banggar untuk tidak dimasukan ke APBD 2010. Sebelum adanya legalitas formal hasil evaluasi dan audit dari BPK terhadap item proyek Multiyearrs tersebut.
“Pembahasan untuk Dinas PU khususnya eks Multiyears belum selesai. Akan dilanjutkan malam nanti sekitar jama delapan malam. Hasil pembahasan kita sementara, tujuh jalan eks Multiyears disetujui dianggarkan.
Karena penggerjaannya bukan dititik yang sama pada item proyek Multiyears tetapi menyambungkan pembangunan jalan yang baru. Satu lagi Terowongan Rp 1 miliar kita setujui dianggarkan, karena memang itu bukan masuk proyek Multiyears,” papar Anggota Banggar DPRD Provinsi Budi Darmawansyah SE MSi.
Tiga item eks Multiyears View Tower, Asrama Haji dan Mess Pemda, dikatakan Budi harus ada evaluasi bertahap mulai dari Inspektorat, BPKP dan BPK. Kalau belum ada evaluasi legas formal tersebut, dewan tak akan menyetuju dianggarkan.
Belum lolos tiga item tersebut, kita verifikasi dulu. Kalau pun setelah diketok palu, kemudian ada evaluasi formal maka akan dipertimbangkan. Jika pun disetujui dapat dimasukan dalam Silfa atau diklausalkan dalam APBD. Memang sayang jika terbengkalai, tapi dewan tak mau gegabah setuju sebelum ada evaluasi, tegas Ketua Komisi III DPRD Provinsi ini.
Tujuh jalan eks Multiyears yang dianggarkan adalah jalan Tapak Padri-U Turn Bina Marga Rp 3 miliar, jalan Muara Aman-Atas Tebing Rp 2,2 miliar, Jalan Klutum-Simpang Pino Rp 1,9 miliar, jalan Permu-Beringin Tiga Rp 10 miliar, jalan Ketahun (D6)-Giri Mulya Rp 1 miliar, jalan Tugu Hiu-Simpang Krayo Rp 1,6 miliar dan ruas jalan Durian Bubur-Pasar Talo Rp 2 miliar.
Selain itu, Basri menambahkan ada perubahan di item kegiatan di Biro Kesra Pemprov seperti dana pembinaaan keagamaan yang digunakan untuk membiayai umroh yang dijanjikan Gubernur, hanya dialokasikan Rp 2 miliar untuk 100 orang.
“Sedangkan soal anggaran tunjangan daerah bagi PNS Pemprov, kita tetap ngotot harus ada Perdanya terlebih dahulu. Supaya PNS Pemprov tidak dirugikan, karena pemberian tunjangan daerah harus selamanya. Siapa pun yang menjadi Gubernur Bengkulu tetap mengalokasikan tunjangan daerah,” terangnya.
Rapat Banggar kemarin dipimpin oleh Ketua Banggar Kurnia Utama dan Wakil Ketua Banggar Ahmad Zarkasi. Rapat berjalan alot, karena anggota Banggar tetap ingin APBD berpihak pada kepentingan masyarakat. Sampai berita ini ditulis, rapat Banggar masih berlangsung hingga malam. Pemprov diwakili Sekprov Drs H Hamsyir Lair, Asisten III Mardiansyah dan sebagainya.(641)
Sumber : BE http://www.bengkuluekspress.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=19&artid=14935
0 comments :
Posting Komentar