Internet Kecamatan Pertama Lintasarta Diresmikan

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring meresmikan lokasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) pertama yang siap beroperasi dan difasilitasi oleh PT Aplikanusa Lintasarta. Peresmian PLIK ini dilakukan melalui video conference dari Pekanbaru ke lokasi PLIK di So'e, Timor Tengah Selatan NTT.

"Beroperasinya PLIK di Kecamatan So'e merupakan tonggak awal implementasi internet kecamatan dan pengembangan potensi daerah ke depan," ujar Dirut Lintasarta Noor SDK Devi dalam keterangannya, Rabu (26/5/2010).

PLIK merupakan perwujudan dari visi Information & Communication Technology (ICT) Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yaitu mewujudkan masyarakat Indonesian berbasis informasi secara bertahap hingga tahun 2025.

Lintasarta sendiri salah satu penyelenggara program Universal Service Obligation (USO) internet kecamatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mereka pun telah menandatangani kontrak program USO untuk PLIK paket 7, paket 8 dan paket 9 pada 15 April 2010 lalu.

Lintasarta mengklaim telah siap mewujudkan kecamatan pinter di wilayah Timur Indonesia dengan menyediakan sebanyak 1.515 PLIK di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua.

Saat ini Lintasarta sedang dalam proses implementasi program PLIK ini dan diharapkan akan rampung pada akhir 2010. Setelah program PLIK ini selesai, akan dilakukan beberapa program lanjutan seperti memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana menggunakan internet dan aplikasinya, penyediaan portal UKM, mengembangkan portal pendidikan bagi para anak-anak warga pedesaan terutama di sekolah-sekolah dan juga di sektor micro banking. ( ash / rns )

Sumber:
DetikInet

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

About Loenbun

Ulayat Adalah Organisasi Non Pemerintah yang didirikan pada tanggal 26 januari 2000 di Bengkulu. Aktivitas utama Ulayat meliputi pelayanan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, melakukan pemantauan kasus-kasus kehutanan dan perkebunan, melakukan inventarisasi model-model pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan advokasi kebijakan lingkungan di Indonesia.