Tarif Internet di Indonesia Timur Turun 80%

Jakarta - Pemerintah berharap dengan terselenggaranya infrastruktur internet broadband yang dibangun melalui program Universal Service Obligation (USO), tarif internet di kawasan Indonesia timur bisa ditekan turun sedikitnya hingga 80%.

"Dengan USO kami harap tarif internet di Indonesia timur bisa turun, misalnya dari Rp 10 ribu per jam menjadi Rp 1500 atau Rp 2000 per jamnya," kata Plt Dirjen Postel Kementerian Kominfo, Muhammad Budi Setiawan, di pelataran gedung Sapta Pesona Postel, Jakarta, Selasa (11/5/2010).

Penurunan tarif ini merupakan upaya pemerintah agar harga akses internet bisa lebih terjangkau untuk masyarakat di kawasan timur Indonesia. Pembangunan juga dilakukan sebagai upaya pemerataan infrastruktur agar tak kalah dengan wilayah barat Indonesia.

"Dengan program ini kami harap peringkat IDI atau Internet Development Index Indonesia bisa naik. Sekarang ini peringkat IDI kita masih kalah dengan Singapura dan Malaysia, kita ke-140 dari 170 negara di dunia. Targetnya kita bisa melebihi Vietnam," papar Budi.

Doktor lulusan teknologi nuklir ini menjelaskan, IDI menggabungkan antara ketersediaan infrastruktur, kemampuan atau skill untuk menciptakan konten, serta tingkat penggunaan internet.

"Di Indonesia infrastruktur boleh bagus, tapi bagaimana dengan skill masyarakat serta tujuan pemakaiannya. Itu yang harus kita benahi," kata Budi. "Mulanya sejak menjabat Plt Dirjen Postel saya sempat bingung, namun setelah sebulan di sini saya mulai mengerti apa prioritas yang harus dibenahi. Internet salah satunya. Ini target untuk lima tahun ke depan," tandas Budi.
( rou / rou )

Achmad Rouzni Noor II - detikinet


Sumber=
http://www.detikinet.com/read/2010/05/12/080506/1355648/328/tarif-internet-di-indonesia-timur-turun-80/

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

About Loenbun

Ulayat Adalah Organisasi Non Pemerintah yang didirikan pada tanggal 26 januari 2000 di Bengkulu. Aktivitas utama Ulayat meliputi pelayanan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, melakukan pemantauan kasus-kasus kehutanan dan perkebunan, melakukan inventarisasi model-model pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan advokasi kebijakan lingkungan di Indonesia.