Stop Penambangan Batu Bara

Stop Penambangan Batu Bara:  TAK kunjung tuntasnya polemik pencemaran sungai Air Bengkulu, membuat anggota Komisi III DPRD provinsi , Buhardi , S.Pd mendesak segala aktivitas penambangan batu bara segera dihentikan, apa bila perusahaan batu bara terbukti mencemari sungai. Pentolan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai indikasi pencemaran limbah batu bara semakin menguat.

“Sungai Bengkulu bukan hanya merupakan sumber penghidupan masyarakat Benteng, tetapi juga sumber penghidupan sebagian masyrakat Kota Bengkulu. Sungai Bengkulu dijadikan sumber mata air PDAM Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bengkulu. Untuk harapan kami, pemda Propinsi dan Pemda Benteng harus meninjau ulang keberadaan penambangan batu bara ini.’’ Tegas Buhandari.

Ia mengatakan, apabila aktivitas penambangan batu bara tidak dihentikan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat Bengkulu. Apalagi sekitar 40 persen masyarakat benteng dan 40 persen konsumen PDAM mengkonsumsi air tersebut.” Selain itu, katanya tingkat kekeruhan air sungai Bengkulu yang menjadi sumber mata air PDAM sangat tinggi. Tingkat kekeruhannya mencapai 5000 NTU. Inidisinyalir akibat pertambangan batu bara dan pengolahan sawit di hulu Sungai Air Bengkulu.

Burhandari juga menyayangkan sikap Badan Lingklungan Hidup ( BLH ) provinsi yang terkesan lambat menindaklanjuti persoalan perncemaran sungai Bengkulu. Meski sudah cukup lama melakukan uji kualitas Sungai Bengkulu,namun hingga saat ini belum diketahui hasilnya.

“Padahal tidak tanggung jawab untuk masalah ini,APBD Povinsi  tahun 2011 mengalokasikan anggaran Rp 4,8 Miliar untuk BLH provinsi,” pungkas.nya

Published Ulayat Bengkulu Rakyat Bengkulu. Senin, 23 Mei 2011 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

About Ulayat Blog

Ulayat Adalah Organisasi Non Pemerintah yang didirikan pada tanggal 26 januari 2000 di Bengkulu. Aktivitas utama Ulayat meliputi pelayanan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, melakukan pemantauan kasus-kasus kehutanan dan perkebunan, melakukan inventarisasi model-model pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan advokasi kebijakan lingkungan di Indonesia.